Harian NTB, Sumbawa Barat | PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) menggelar sosialisasi dan konsultasi publik Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) Tahun 2023 di Resto Hanipati Komplek Kemutar Telu Center (KTC), Senin (16/1/2023).
Sosialisasi yang digelar sejak Pukul 08.00 Wita dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Ketua DPRD Kaharuddin Umar, Sekda Amar Nurmansyah, Kepala Bapedda NTB diwakili, Kadis ESDM NTB diwakili, unsur Forkopimda KSB, Senior Manajer Sosial Impact PT AMNT Suriyanto, Camat Maluk, Camat Sekongkang, Camat Jereweh, seluruh Kades se-lingkar tambang, LSM dan perwakilan Universitas.
Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan PT AMNT sebagai salah satu perusahaan pertambangan yang dipersyaratkan membuat RIPPM, yang menurutnya akan sangat membantu Pemerintah dan masyarakat. Karena dengan adanya rencana induk, tentu ada konsistensi perencanaan yang bisa bersinergi dengan rencana pembangunan daerah hingga beberapa tahun ke depan.
“Rencana ini bisa jadi pegangan kita (pemerintah) untuk bersinergi dalam perencanaan pembangunan dengan teman teman dari dunia usaha, yang disalurkan dalam bentuk program CSR,” kata Bupati saat membuka acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Induk PPM PT AMNT.
Bupati menegaskan, rencana induk itu menjadi hal yang begitu penting. Terlebih dalam hal pemberdayaan masyarakat. “Dan ini momen yang sangat baik. Mereka (PT AMNT) membuat rencana induk, kita pun begitu, dengan harapan bisa kita sinergikan,” jelasnya.
Setelah saling bersinergi, Ia menyebut konsistensi rencana pembangunan daerah akan terjaga. Karena secara bertahap, dari tahun ke tahun dipastikan pembangunan akan berjalan dengan baik dan terencana.
“Jadi dukungan dari pihak swasta seperti itu apa sudah jelas. Artinya kita jaga hingga tahun berikutnya,” tegasnya.
Sementara Senior Manajer Sosial Impact PT AMNT Aji Suriyanto menjelaskan, kegiatan itu merupakan salah satu tahapan PT AMNT dalam rangka RIPPM, yang merupakan salah satu persyaratan Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang di dalam diamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus ada satu tahap yakni konsultasi publik.
“Setelah gelar forum ini, nantinya rencana RIPPM bisa bersinergi dengan rencana jangka panjang dan pembangunan jangka menengah pemerintah. Saya juga mengharapkan masukan dari para pihak terkait di forum ini guna melengkapi kekurangan dari program yang akan dijalankan nanti,” bebernya.
Dalam hal ini Ia menegaskan, penyusunan RIPPM dilakukan guna menghindari adanya kekhawatiran terhadap adanya tumpah tindih program.
“Sehingga nanti program ke depannya, yang rencananya disusun hingga tahun 2035 bisa untuk jangka panjang. Sehingga nantinya bisa bersinergi,” pungkasnya.
Usai acara pembukaan, kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi publik terkait Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) oleh PT AMNT dan para undangan.(HNTB)
