Harianntb.my.id, Mataram – Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat menyoroti kondisi masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dinilai belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan signifikan, meskipun aktivitas pertambangan terus berjalan.
PW SEMMI NTB menilai lambannya percepatan operasional penuh smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya nilai tambah ekonomi bagi daerah, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Rizal Ketua PW SEMMI NTB menyampaikan bahwa hingga saat ini, manfaat hilirisasi yang dijanjikan melalui pembangunan smelter belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat lingkar tambang.
“Warga di lingkar tambang KSB masih menunggu dampak konkret dari hilirisasi. Lapangan kerja terbatas, efek ekonomi belum maksimal, dan ini menunjukkan bahwa percepatan operasional smelter tidak berjalan serius,” tegasnya.
Menurut PW SEMMI NTB, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen PT AMNT dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana telah diperbarui terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Selain itu, PW SEMMI NTB menyoroti berakhirnya izin relaksasi ekspor konsentrat PT AMNT pada April 2026. Mereka menilai bahwa perpanjangan izin tersebut tidak layak diberikan apabila smelter belum beroperasi secara optimal.
“Relaksasi ekspor tidak boleh terus menjadi solusi sementara. Jika smelter belum juga optimal, maka patut dipertanyakan keseriusan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hilirisasi,” lanjutnya.
PW SEMMI NTB mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan tekanan kepada PT AMNT agar segera mengoperasikan smelter secara penuh.
Langkah ini dinilai penting untuk:
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
* Mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal;
* Menghasilkan nilai tambah dari pengolahan mineral di dalam negeri;
* Menegakkan kepatuhan terhadap regulasi UU Minerba bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
PW SEMMI NTB juga meminta transparansi dari pihak perusahaan dan pemerintah terkait progres aktual smelter, termasuk kendala yang dihadapi serta target waktu operasional penuh.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan masyarakat daerah, PW SEMMI NTB menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendorong adanya keberpihakan kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat lingkar tambang di KSB.(HNTB04)
