Harianntb.myMataram | Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melontarkan kritik keras terhadap praktik hilirisasi industri tambang yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Ketua Umum PW SEMMI NTB, Rizal, menegaskan bahwa keberadaan smelter yang dibangun oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara tidak boleh hanya menjadi simbol pemenuhan kewajiban regulasi semata, melainkan harus benar-benar beroperasi secara optimal dan memberikan nilai tambah nyata bagi daerah.
“Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik smelter. Yang dibutuhkan adalah optimalisasi produksi dan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat NTB,” tegas Rizal, dalam keterangannya, Jumat (03/03/2026).
Ia juga menyoroti masih adanya potensi praktik ekspor bahan mentah atau setengah jadi yang dinilai bertentangan dengan semangat hilirisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami beberapa kali perubahan.
Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi dan menindak pelaku industri yang tidak menjalankan kewajiban hilirisasi secara konsisten. “Regulasi sudah jelas, tinggal bagaimana implementasinya diawasi secara serius,” ujarnya.
Selain itu, SEMMI NTB juga mendesak adanya kebijakan afirmatif dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Rizal menilai perusahaan tambang harus memberikan ruang lebih besar bagi putra daerah, tidak hanya pada level pekerja teknis, tetapi juga pada posisi strategis.
“Perlu ada program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dan naik ke level manajerial. Transfer skill harus menjadi kewajiban, bukan pilihan,” katanya.
Di sisi lain, Rizal menekankan pentingnya komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan industri lokal, khususnya UMKM. Ia berharap bahan baku seperti tembaga hasil smelter dapat diolah lebih lanjut oleh pelaku usaha lokal menjadi produk bernilai tambah.
“NTB tidak boleh hanya menjadi lokasi ekstraksi. Harus ada ekosistem industri yang tumbuh, di mana UMKM lokal ikut mengambil peran dalam rantai produksi,” ungkapnya.
Rizal mengingatkan bahwa sumber daya alam utama NTB saat ini bertumpu pada emas dan tembaga. Tanpa pengelolaan yang adil dan berkelanjutan, ia khawatir daerah hanya akan mewarisi kerusakan lingkungan tanpa kesejahteraan yang sepadan.
“Jangan sampai yang tersisa hanyalah tanah tandus. Kekayaan alam ini harus menjadi jalan bagi kesejahteraan masyarakat NTB, bukan sebaliknya,” pungkasnya.(HNTB.05)
