Harianntb.my.id, Sumbawa Barat | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Bintang Bano dilakukan secara profesional, transparan, dan berintegritas. Desakan ini muncul seiring meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola perusahaan daerah yang dianggap memiliki peran strategis dalam pelayanan air minum bagi masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa Barat, Indra Dwi Herfiansyah dalam keterangannya menegaskan bahwa pengisian posisi Dewas bukanlah proses formalitas ataupun ruang untuk kepentingan politik. “HMI menuntut agar seleksi dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang jelas. Dewas harus diisi oleh figur-figur profesional yang mampu mengawasi jalannya Perumdam secara sehat dan transparan, kata Indra dalam keterangan, Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan bahwa Perumdam Bintang Bano merupakan perusahaan daerah yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga membutuhkan pengawasan kuat demi meningkatkan kualitas layanan. “Kita butuh Dewas yang independen, bukan titipan. Ketika pengawasan kuat, maka potensi masalah dalam pelayanan, manajemen, maupun keuangan dapat diminimalisir,” lanjutnya.
HMI juga menyoroti pentingnya proses seleksi yang terbuka untuk publik. Hal ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa hasil seleksi benar-benar memenuhi standar profesionalisme. “Kami mendorong panitia seleksi untuk menghadirkan proses yang transparan, mulai dari pengumuman, tahapan seleksi, hingga penetapan. Publik berhak tahu siapa calon yang ikut dan bagaimana proses penilaiannya,” ujarnya.
HMI KSB menilai bahwa momentum seleksi Dewas ini harus menjadi titik evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah di KSB agar ke depan Perumdam Bintang Bano dapat meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki tata kelola, serta menghindari pola-pola lama yang tidak produktif.
HMI menyoroti banyaknya perusahaan daerah di berbagai wilayah yang gagal berkembang karena lemahnya fungsi pengawasan. Mereka menilai KSB tidak boleh mengulangi kesalahan serupa, terutama ketika daerah sedang mencari sumber pendapatan baru di luar sektor tambang.
“Kita butuh Dewas yang betul-betul paham manajemen BUMD. Jika salah pilih, pelayanan air bisa terganggu, manajemen kacau, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan,” tambah Indra.
Dalam kondisi ekonomi KSB yang mulai mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, peran Perumdam semakin penting. Perusahaan daerah diharapkan menjadi penggerak diversifikasi ekonomi sekaligus menjaga kualitas layanan dasar.
Namun hal itu, kata HMI, mustahil tercapai jika dewan pengawas tidak dipilih melalui proses yang bersih dan profesional.
“Kita tidak ingin Perumdam hanya menjadi beban. Kita ingin mereka berlari, berkembang, dan berinovasi. Tapi itu hanya bisa terjadi jika pimpinan dan pengawasnya dipilih dengan benar,” ujar Indra.
Di akhir pernyataannya, HMI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga selesai. “Kami akan memantau jalannya seleksi. Jika ada kejanggalan, kami tidak akan ragu menyuarakan. Ini demi kepentingan masyarakat KSB,” tutupnya. (HNTB2)
