(Foto Ilustrasi) sumber google
Harian NTB, My. Id. Sumbawa Barat – Ironi menjelang Lebaran lalu kini mencuat di permukaan. Seorang Oknum Staf di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat dituding berupaya meminta THR kepada Subkontraktor yang beroperasi di tambang Batu Hijau.
Informasi ini dibenarkan Kadis Disnakertrans, Slamet Riyadi, dimana upaya tersebut dilakukan Stafnya dengan membuat surat permintaan diatas tanda tangannya yang dipalsukan.
” Saya memang di konfirmasi salah satu perusahaan terkait surat itu. Saya katakan itu tidak ada (Permintaan THR, Red) karena saya tidak pernah menandatangani surat tersebut. Artinya tanda tangan itu di palsukan,” ungkap Slamet,
Surat permintaan THR dengan tanda tangan yang dipalsukan tersebut nampak berstempel resmi. Sayangnya, meski upaya tersebut telah mencoreng wajah instansi terkait, namun tidak ada upaya teguran atau sanksi diberikan kepada staf yang bersangkutan.
” Ya, saya tidak permasalahkan pemalsuan itu karena upaya yang dilakukan bersangkutan tidak sampai merugikan pihak perusahaan. Artinya, pemberian tidak sampai dilakukan pihak perusahaan,” imbuhnya.
Dugaan praktik pemalsuan tanda tangan ini sejatinya bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain, Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen, yang menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk digunakan seolah-olah surat tersebut benar, dapat dikenai pidana penjara hingga enam tahun.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa setiap dokumen persyaratan administrasi harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. (HNTB.Tan)
