Harianntb.my.id, Sumbawa Barat | Lembaga Sahabat Bumi bersama Komunitas Literasi Anok Bongan menggelar kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Ada Apa dengan Petani?” yang menghadirkan berbagai elemen, mulai dari Dinas Pertanian, DPRD Komisi II, akademisi, hingga para pemuda tani.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus advokasi terhadap kondisi sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan struktural.
Dalam pembukaan, panitia menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi prioritas pembangunan.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pemantik atas pandangan dan gagasan yang luar biasa. Semoga dari pemaparan tadi kita dapat menangkap benang merah persoalan petani di daerah kita,” ujar moderator sebelum memulai sesi diskusi.
Dari hasil diskusi, terungkap sejumlah persoalan mendasar — mulai dari ketergantungan terhadap subsidi, minimnya fasilitas alat panen, hingga kurangnya perhatian terhadap regenerasi petani muda.
Rizal, pemuda dari Kertasari sekaligus perwakilan Ballona Festari, menyoroti rendahnya minat generasi muda dalam sektor pertanian. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah memberikan dorongan nyata, bukan sekadar bantuan simbolik seperti kartu tani.
“Harus ada semangat baru bagi anak muda agar mau kembali ke sawah, bukan hanya janji program,” ujarnya.
Sementara itu, Alamsyah dari Komunitas Literasi Anok Bongan dan mahasiswa Undova mempertanyakan kepastian bantuan dari Dinas Pertanian serta akurasi data yang menjadi dasar kebijakan. Ia juga menyinggung pentingnya sertifikasi bagi petani agar memiliki legalitas yang kuat.
“Kita butuh data real dan dukungan administratif agar petani tidak terus berada di posisi lemah,” tegasnya.
Dari sisi regulasi, diskusi juga menyoroti adanya Peraturan Bupati yang mengatur 10 persen benih dan pakan ayam dikelola oleh Perusda. Beberapa peserta menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan kesan monopoli. Dalam menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Pertanian menjelaskan bahwa langkah tersebut masih akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan berupaya membuka ruang kolaborasi dengan kelompok tani.
Selain itu, program Petani Milenial dari pusat juga menjadi sorotan, terutama soal peran mereka apakah hanya sebagai fasilitator atau pelaksana langsung di lapangan. Dinas Pertanian berkomitmen untuk mendekatkan fasilitas alat panen hingga tingkat kecamatan agar akses petani lebih mudah.
Unang Silatang, perwakilan media lokal, turut mengkritisi keterbatasan pola produksi yang masih tradisional dan belum efisien. Ia menekankan pentingnya inovasi agar hasil tani tidak terus menurun. Sementara Sekdes Banjar menyoroti masalah gagal tanam dan tingginya biaya operasional yang belum banyak disentuh oleh anggaran desa.
Dari berbagai pandangan tersebut, tersimpul satu benang merah: pembangunan pertanian di KSB harus diarahkan pada kolaborasi nyata antara pemerintah, petani, dan pemuda, dengan kebijakan yang berpihak dan berbasis data.
Kegiatan ini diakhiri dengan ajakan untuk memperkuat jejaring antar kelompok tani, mendorong kemandirian produksi, dan memperjuangkan keadilan akses bagi seluruh pelaku pertanian di daerah.
